)( Menanti Hadirnya KAMMI Daerah Sumedang )(
By: Abdullah “Reza” Silalahi*

History Yang Terputus:

Pada ulasan ini saya coba memaparkan cerita-cerita masa lalu dengan harapan tidak terjadi pemotongan cerita sejarah yang seharusnya diketahui setiap kader ataupun pengurus, sebagai sumber atau bahan pelajaran bagi para penerus gerakan Kammi Unpad saat ini. Namun catatan ini pun jangan sepenuhnya menjadi rujukan mutlak karena memang penulis bukan termasuk bagian dari founding father KAMMI Unpad, tetapi hanya sebagai penerus sejarah saja, tidak berbeda dengan antum pengurus-pengurus komisariat yang sekarang. Hemat saya, ada catatan-catatan sejarah yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pengurus, sehingga kekurangan-kekurangan masa lalu masih tetap berulang dari satu pengurus hingaga kepengurusan berikutnya. Meskipun cerita ini tergolong telat, namun secara diskusi dan konsultasi sudah saya mulai sejak akhir kepengurusan, khususnya kepada calon-calon pengurus yang meneruskan gerkan dakwah ini.

Untuk itu penulis berharap semoga ulasan ini menjadi informasi tambahan bagi antum dalam menjalankan roda gerakan Kammi Unpad untuk masa sekarang dan yang akan datang. Disamping itu, kepada para founding father gerakan Kammi Unpad juga saya berharap, seharusnya masih berinteraksi dengan organisasi gerakan ini, paling tidak lewat media maya, dengan harapan menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kaum muda yang ada.Kebetulan penulis dulu mulai terlibat dalam kepengurusan Kammi Unpad sejak masa kepengurusan Akh Riky menjabat sebagai ketua, tepatnya pada periode 2005-2006.

Sesuai dengan kata pembuka pada awal tulisan ini, yang saya maksud sebagai history yang terputus adalah, ketika regenerasi kepengurusan tidak berjalan dengan baik dan tidak disiapkan secara baik, maka disinilah masa-masa kritis yang sering menimbulkan gerakan atau suatu organisasi kehilangan arah, penyebabnya adalah kurang lebih akibat proses komunikasi yang terputus terkait dengan pertanyaan, “Quo vadis Kammi Unpad.?” Akhirnya kepengurusan yang terbentuk tidak faham mau dibawa kemana organisasi yang ada ditangannya, termasuk saya dahulu agak sedikit gamang ketika ketua Kammi Unpad diamanahkan kepada saya, sebab sebelumnya saya kurang mendalami terkait arah kerja dan gerak Kammi Unpad, disamping kesibukan organisasi saya lebih fokus ditataran intra kampus.

Pada dasarnya kita harus memahami, bahwa organisasi Kammi memiliki keunikan tersendiri, karena sudah tersusun atau terkonsep secara baku dari tingkatan pusat hingga komisariat, namun hal ini tidak berarti sepenuhnya mengabaikan ataupun mengkebiri proses kebebasan berkreatifitas pada setiap level organisasinya. Konsep baku yang saya maksud adalah, dalam hal regenerasi kepengurusan, karena menjadi tanggung jawab setiap pengurus khususnya ketua untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin selanjutnya.Yang dimaksud pemimpin-pemimpin selanjutnya dalam hal ini adalah secara kolektif yakni secara kaderisasi kepengurusan, yang terpilih nantinya sebagai ketua adalah urusan kemudian sesuai pada proses musyawarah ataupun syuro.

Inilah yang terjadi pada dua kepengurusan sebelum saya menjabat sebagai ketua, pada masa Akh’Arif (2004-2005) dan Akh’Riky. Perlu saya garis bawahi, bahwa ungkapan disini bukanlah dalam artian menyalahkan, melainkan proses mengambil pelajaran, karena saya paham juga walupun sedikit, terkait permasalahan internal yang terjadi pada saat itu. Dan semoga kepengurusan-kepengurusan yang akan datang juga tidak mengalami hal yang serupa. Mungkin disini saya request kapada Akh Fendy, Akh Arif dan Akh Riky untuk membuat tulisan yang serupa terkait masa-masa kepengurusannya.

Pada era kepengurusan Akh Riky memang ada penjabaran secara blue print mengenai penjelasan mau dibawa kemana Kammi Unpad..? Namun penjelasan secara kolektif kepada seluruh calon pengurus memang tidak ada, artinya penjelasan tersebut belum terbuka kepada seluruh pengurus tetapi hanya sebatas kepada orang-orang tertentu saja. Disinilah mulai dijelaskan atau mulai saya ketahui bahwa sejak awal tahun 2000 lalu, ada sebuah cita-cita sejarah yang belum juga dapat terwujud hingga masa kepengurusan saya tahun 2007. Penyebabnya memang berbagai macam, mulai dari aspek internal, masalah SDM hingga administrasi dalam hal pembentukan Kammi Daerah yang ditetapkan Pusat. Dalam pengamatan saya, hal yang paling mendasar memang terletak pada masalah SDM, maka oleh karena itu, pada kepengurusan Akh Riky tidak memungkinkan untuk membentuk Kammi Daerah, dan pada kepengurusan saya juga demikian, karena jumlah pengurus yang terdata secara aktif pada level AB2 dan AB3 masih tergolong minim.

Maka tuntutan untuk membentuk Kammi Daerah pada kepengurusan saya pun tidak dapat terwujud, namun saya masih memiliki harapan akan cita-cita itu, yang akhirnya memaksa saya memutar haluan kebijakan sebagai ketua komisariat 2006-2007 untuk fokus pada penyiapan SDM dengan karakter ke-KAMMI-an yang kuat. Saya masih ingat juga, pada kepengurusan saya mulai dibentuk TPK, yang ditafsirkan sebagai Tim Pembentukan Kamda, namun secara kinerja memang belum cukup optimal, dan hasilnya tidak dapat diceritakan karena memang tidak ada. Yang cukup berjalan dalam upaya memenuhi persyaratan dalam pembentukan KAMDA saat itu adalah pada taraf penyediaan SDM, khususnya level AB2 dan AB3. Alhamdulillah pada kepengurusan saya AB2 dan AB3 sudah mulai terlihat, dan semoga regenerasi ini dapat mewujudkan cita-cita tersebut, dan berjalan secara terus menerus.

Arah Kerja Internal:
Sejak masa kepengurusan Akh’Fendi (Ketua Kammi 2003-2004) memang sudah memprakarsai proses terbentuknya KAMDA Sumedang. Hingga ada muncul ide-ide untuk membentuk fakultas menjadi sebuah komisariat, yang akhirnya memungkinkan untuk mendirikan sebuah Kammi Daerah, namun ide tersebut kesampean hanya pada pembentukan’korfak’ atau Koordinator Fakultas saja, secara kinerja memang dapat menggantikan fungsi komisariat namun secara SDM agak sedikit terhambat. Nah, pada akhir kepengurusan Akh’Riky saya masih ingat, ada pembahasan terkait dengan kepengurusan komisariat yang selanjutnya hingga upaya pembentukan Kamda kedepan, disitulah mulai muncul blue print internal yang menjadi pedoman arah kerja pada kepengurusan saya. Namun saya menilai secara objektif, bahwa jika merujuk pada blue print tersebut, kepengurusan saya termasuk gagal dalam hal kinerja, karena tidak berjalan dengan baik. Kebanyakan kegiatan-kegiatan komisariat berjalan secara ritual belaka dan tidak memiliki arah gerak yang pasti, inilah yang saya rasakan selama saya menjabat ketua dalam kepengurusan komisariat pada tahun 2006-2007, masalah penilaian kader mungkin berbeda, ataupun karena mereka tidak tahu.

Melihat tuntutan cita-cita masa lalu tersebut, ada cetusan dari saya bagaimana jika kita memecah kamsat menjadi komisariat eksak dan komisariat sosial dalam upaya memenuhi syarat administrasi pembentukan Kamda, hal ini memang ide pragmatis dari saya karena cukup pusying saat itu, namun respon yang saya terima datang dari seorang akhwat, bahwa ngurus satu komisariat saja sudah dipusyingkan dalam hal tarik menarik kader dengan kampus, apalagi jika komisariat ditambah menjadi dua jawabnya, fikirku logis memang, sebab positioning kamsat dari masa ke masa dilingkungan dakwah kampus unpad cukup menyedihkan, sekarang masih gitu…? Semoga kian hari semakin lebih baik.

Jika saya fikir-fikir, selain ide tersebut apakah ada cara lain untuk memenuhi tuntutan pembentukan KAMMI Daerah Sumedang, sampai sekarang belum saya temukan, namun sekarang ini suara dari internal hizb sudah mulai terdengar, hal ini tentunya merupakan angin segar bagi kepengurusan sekarang, sebab ketuk palu dari daerah cukup signifikan untuk memperlancar proses administrasi komisariat yang ada, hanya saja perlu difahami bahwa momentum ini harus dioptimalkan oleh setiap pengurus komisariat untuk meningkatkan positioning KAMMI di tengah-tengah dakwah kampus, jangan hanya menerima dikte-an saja, atau malah membiarkannya berlalu begitu saja.

Apakah pemecahan komisariat menjadi eksak dan sosial adalah satu-satunya ide..?, saya fikir demikian, alasan pertama; jika kita membentuk komisariat baru dengan latar belakangnya sebuah kampus, akan sangat sulit, hal ini melihat kampus-kampus yang ada di daerah jatinangor dan sumedang secara SDM tidak memungkinkan, pertama disebabkan mereka belum terkader dari tubuh Kammi dan kedua akibat miskin-nya SDM ikhwah di kampus-kampus tersebut, selain Unpad tentunya. Alasan yang kedua mengapa ide tersebut yang harus dipilih, karena apabila setiap fakultas dibentuk menjadi seluruh komisariat maka peran dan fungsi siyasi-siyasi disetiap fakultas akan terkuras dan harus bekerja ekstra keras, hal ini sama dengan membuang-buang tenaga dan sumberdaya.

Sedikit memperbincangkan masalah internal, saat-saat inilah waktu yang paling tepat untuk dimaksimalkan kinerja bahwa Kammi Unpad punya eksistensi kerja yang baik dalam hal menciptakan kader-kader yang militan dan ber-komitment dalam urusan Dakwah Kampus. Karena terbukti, bahwa proses pengkaderan dalam organisasi Kammi berjalan dengan baik dan terarah, apalagi sudah baku disetiap level tingkatannya. Hanya saja dalam mewujudkannya memang belum berjalan dengan sempurna seperti yang diharapkan, berproses tentunya, tapi jangan kelamaan juga, kasihan kaum muda yang tidak terkader nantinya.

Kembali pada ide pemecahan komisariat tersebut, perlu difahami bahwa tugas komisariat jika kita mengacu pada AD/ART KAMMI Nasional, sebenarnya lebih difokuskan pada merekrut-merkrut dan merekrut kader, urusan masalah sosial dan politik kedaerahan lebih besar ditangani oleh Kammi Daerah. Nah, yang terjadi di Unpad selama ini tidak seperti demikian, maka tidak salah jika kita mengatakan bahwa komisariat tidak menjalankan fungsi sesuai konstitusi yang ada atau lebih-lebih bisa kita sebut inkonstitusional, bahkan fungsinya sudah seperi sebuah KAMDA. Hal ini karena Kammi Daerah Bandung yang membawahi komisariat Unpad selama ini tidak mampu mengambil urusan kerja swosial politik hingga ranah Sumedang karena disebabkan faktor geografis yang cukup jauh, maka urusan-urusan kedaerahan tersebut sepenuhnya diambil alih oleh Komisariat Unpad, dan begitulah terjadi dari kepengurusan zaman dahulu hingga kepengurusan saat ini. Berbicara tanggung jawab siapa, memang ada kaitan dengan Kammi Territorial yang membawahi daerah sumedang. Agar tidak dikatakan inkonstitusional,maka timbullah solusi pada saat Musda ke-V Kamda Bandung untuk membentuk cluster (sebelum musda juga sudah ada sistem cluster, tetapi dibakukan pada pada saat Musda-V tersebut). Untuk menangani masalah sosial politik Sumedang, dibuatlah cluster Sumedang yang digerakkan oleh Kammi UIN dan Unpad, rupanya jalan ini tidak begitu efektif dalam menghandle kedaerahan sumedang.

Lagi-lagi yang menjadi alasan, bahwa komisariat lebih difokuskan pada masalah internal kampus, jika kita amati, posisi UIN memang menguntungkan, karena wilayah kampus masih mereka tangani, khususnya pada ranah siyasi, dan urusan daerah masih mengikut ke Bandung. Tetapi bagaimana dengan Unpad, siyasi kampus bukan ranahnya (maksudnya tidak diberi ruang gerak yang jelas), begitupula dengan daerah sumedang masih abu-abu baginya, sebab Kammi Daerah belum terbentuk dan konsentrasi masih mengikut dengan Kamda Bandung, serba ketidak jelasan. Setelah saya diskusi dengan berbagai mantan pengurus lama, sebab musabab persoalan ini rupanya sejak tahun 2003, dimana pada saat itu terbentuklah yang namanya BEM Unpad, yang mana secara tidak langsung mengalihkan konsentrasi ikhwah ke wajihah tersebut, dan internal dakwah pun, secara optimal memberikan kontribusinya. Bagaimana dengan Kammi..? Secara perlahan keadaan memaksa agar Kammi Unpad bisa tetap hidup dan eksis dalam kondisi tersebut.

Jadi saya mengatakan, jika Kammi Unpad tidak segera membentuk Kammi Daerah di Sumedang ataupun di Jatinangor, maka keberadaan Komisariat Unpad akan sulit untuk terlepas dari rutinitas peroalannya, yang tiap tahun begitu-begitu terus, kecuali jika ada kebijakan yang mengambil alih bahwa urusan Siyasi sepenuhnya ditangani oleh KAMMI, ini baru jelas, dan lebih baik lagi urusan Sumedang sepenuhnya menjadi konsentrasi Kammi (Kamda Sumedang) dengan pembagian kinerja komisariat yang baik serta mengembalikan fitrahnya yakni konsentrasi pada rekruitment kader.

Nah, jika hal ini sudah terwujud, maka orang-orang yang mempertanyakan eksistensi Kammi Unpad dimana selama ini bisa kita selesaikan. Yang sering menjadi masalah dan bahkan menjadi pembahasan yang tidak solutif dalam membahas pertanyaan-pertanyaan yang demikian, tanpa melihat secara jelas dan benar apakah wilayah kerja Kammi Unpad selama ini sudah diposisikan apa belum, dengan kata lain tidak mendapatkan perhatian yang jelas dan serius. Urusan pernyataan-pernyataan bahwa Kammi Unpad selama ini tidak bisa diatur kan masalah feeling dan prasangka saja, masalahnya jarang ada proses komunikasi dan duduk bersama dalam membicarakan dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada.


Trend setter Gerakan:
Sejak dahulu yang perhatian dengan urusan Sumedang memang salah satunya Kammi Unpad, saya katakan demikian karena memang setiap kepengurusan konsentrasi kegiatannya eksternalnya terfokus untuk wilayah pemerintahan Sumedang, baik itu berhubungan dengan seminar-seminar dan pendidikan politik, maupun yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Adapun BEM lebih menangani urusan Bandung, Jabar dan Nasional, katanya demikian, cuma saya lebih sepakat lagi jika BEM lebih fokus pada urusan Kampus, namun alasan dan penjelasan mengapa saya memberikan statement demikian tidak dapat saya jelaskan disini, bukan tidak mau tapi terlalu panjang, mudah-mudahan saya bisa membuat tulisan yang serupa terkait dengan statement tersebut pada esok-esok hari.

Untuk itu, diharapkan Kammi Unpad ataupun Kamda Sumedang jika sudah terbentuk nantinya harus mampu menjadi trend setter gerakan ditengah-tengah masyarakat pemerintahan sumedang saat ini. Hal ini menjadikan urusan dakwah menjadi lebih luas dan lebih real lagi. Jika kita mengamati Sumedang selama ini, memang adem-adem saja, padahal secara pemerintahan, kabupaten ini masih belum menerapkan good governance hingga pada ranah public service yang lebih baik. Apalagi LSM dan Gerakan Mahasiswa yang terlibat didalamnya hanya terdengar jika menemukan ladang-ladang basah yang penuh dengan uang-uang yang tidak jelas. Maka dari tiu, Kammi harus hadir menjadi oposisi kebathilan yang konstruktif guna kemenangan dakwah islam dimasa yang akan datang. Wallahu a’lam, semoga bermanfaat []

*: Penulis adalah mantan ketua Kammi Unpad periode 2006-2007.

Bannaer kammi: http://www.freewebs.com/kita-kita-creative/WebReza/kammi%2Dbanner.gif